Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati perpanjangan misi perdamaian di Sahara Barat setelah dua resolusi dari Amerika Serikat dan Rusia saling bertabrakan. Rusia resmi memveto proposal yang didukung AS pada Jumat lalu, meski usulan itu sudah mendapat dukungan dari 11 dari 15 anggota dewan. Sebaliknya, draf tandingan dari Rusia juga kandas karena tidak mencapai ambang minimal sembilan suara untuk disahkan.
Kondisi ini membuat mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) berakhir pada Sabtu kemarin tanpa kepastian perpanjangan. Wilayah yang dulunya jajahan Spanyol di Afrika Barat Laut ini memang jadi sumber sengketa panjang: Maroko mengklaim Sahara Barat sebagai bagian wilayahnya, sementara Front Polisario yang didukung Aljazair ngotot mendirikan negara merdeka bernama Republik Sahrawi.
Sejak dibentuk tahun 1991, MINURSO ditugaskan memantau gencatan senjata dan menyiapkan referendum penentuan nasib sendiri. Namun, perdebatan soal siapa yang berhak memilih membuat referendum itu tak pernah terwujud hingga kini. Proposal AS sendiri ingin memperpanjang misi setahun, tapi menghapus kata 'referendum' dari nama misi dan menjadikan otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya dasar perundingan. Langkah ini ditentang Rusia karena dianggap memihak salah satu pihak.
Dampaknya bagi masyarakat sipil di sana cukup serius. Tanpa perpanjangan mandat, personel dan peralatan PBB diminta angkat kaki dari wilayah tersebut oleh pihak Istana Kerajaan Maroko. Situasi ini berpotensi memperbesar kekosongan pengawasan internasional, terlebih konflik berskala rendah dilaporkan masih berlangsung sejak Polisario menyatakan kembali perjuangan bersenjata pada 2020. Masyarakat Sahara Barat kini berada di titik rawan eskalasi tanpa payung perlindungan PBB.