Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB (COP31) resmi berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan yang digelar di Turki dan Australia ini gagal mencapai mufakat karena teks draf final dinilai terlalu lemah dalam menghadapi krisis iklim global.
Kegagalan ini dipicu oleh penolakan keras dari negara-negara penghasil minyak dan gas yang menolak pencantuman istilah 'bahan bakar fosil' dalam dokumen akhir. Akibatnya, draf tersebut tidak lagi mengakui bahwa pemanasan global diproyeksikan melampaui ambang batas kritis 1,5 derajat Celsius sesuai Perjanjian Paris 2015.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekecewaan mendalamnya. Ia menuding kepentingan bahan bakar fosil yang kuat telah menghalangi aksi iklim dengan mendistorsi bukti ilmiah dan memprioritaskan keuntungan. Hal senada disampaikan Uni Eropa yang menolak menandatangani kesepakatan yang dianggap tidak menyebutkan penyebab utama perubahan iklim tersebut.
Selain isu fosil, draf revisi juga menghapus target pendanaan sebesar 120 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara miskin beradaptasi dengan perubahan iklim. Kelompok Negara Berkembang (Least Developed Countries) yang terdiri dari 44 negara paling rentan—seperti Bangladesh dan negara kepulauan Pasifik—menyesalkan hilangnya komitmen ini. Kegagalan COP31 menjadi yang pertama sejak Kopenhagen 2009, menimbulkan kekhawatiran bahwa solidaritas global dalam menangani darurat iklim sedang mundur.