LONDON - Ketua badan pengawas sepak bola Inggris, David Kogan, menyatakan komitmennya untuk mundur jika ada intervensi politik dalam proses hukum yang menjerat Manchester City. Klub berjuluk The Citizens itu sebelumnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran aturan finansial Premier League yang masif.
Panel independen menemukan bahwa Manchester City, yang dimiliki oleh Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab (UEA), melakukan penggelembungan pendapatan secara artifisial hingga lebih dari 1 miliar dolar AS selama hampir satu dekade. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mengakali aturan Financial Fair Play (FFP).
Kogan menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menerima tekanan politik dari pihak mana pun terkait kasus ini. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran publik mengenai hubungan diplomatik yang erat antara Inggris dan UEA, mengingat UEA adalah investor besar di Inggris. Kogan bahkan menantang untuk mundur dari jabatannya jika terbukti ada campur tangan politik.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, menyatakan kekhawatirannya jika City kehilangan kepemilikan saat ini, namun ia berjanji tidak akan terlibat langsung dalam proses hukum. Kasus ini menjadi skandal terbesar dalam sejarah Premier League dan berpotensi mengancam posisi City di kompetisi tertinggi Inggris, dengan sanksi mulai dari denda besar, pengurangan poin, hingga degradasi.
Regulator Sepak Bola Independen (Independent Football Regulator) yang dibentuk tahun lalu memiliki kewenangan untuk mencabut lisensi klub jika pemiliknya dianggap tidak layak. Meski begitu, Kogan menyebut bahwa hasil banding Manchester City akan menjadi pertimbangan utama sebelum regulator mengambil keputusan terkait lisensi klub tersebut.