Jakarta - Eropa kini berada di persimpangan jalan. Selama empat setengah tahun terakhir, perang di Ukraina telah menguji ketahanan ekonomi dan persatuan politik benua tersebut. Namun, dengan semakin tidak pastinya dukungan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Eropa terpaksa memikirkan ulang strategi pertahanannya.
Selama ini, Eropa mengandalkan AS sebagai jaminan keamanan. Namun, ancaman penarikan dukungan militer AS membuat Eropa harus mandiri. Langkah konkret telah diambil, seperti yang dilakukan Uni Eropa (UE) dengan menyetujui pinjaman besar sebesar 90 miliar euro (sekitar Rp1.500 triliun) pada April lalu untuk mendukung pertahanan Ukraina, tanpa menunggu komitmen dari AS.
Meski begitu, tantangan tidak berhenti pada pendanaan. Eropa juga menghadapi kesulitan internal dalam menyatukan langkah, terutama terkait sanksi terhadap Rusia. Sanksi terbaru UE memang mencatat rekor jumlah entitas yang dibatasi, tetapi belum secara signifikan memperluas cakupan pembatasan aktivitas, dan masih mengizinkan impor gas pipa Rusia hingga musim gugur 2027.
Analisis dampak bagi masyarakat Eropa menunjukkan bahwa mereka harus bersiap menghadapi potensi kenaikan biaya hidup dan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Jika Eropa beralih ke "ekonomi perang" untuk membangun kapasitas industri pertahanan, alokasi anggaran publik mungkin akan bergeser dari sektor sosial. Selain itu, ketergantungan pada energi Rusia yang masih berlanjut menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan Moskow sebagai alat tekanan politik di masa depan.